Category: SOSIAL POLITIK & HUKUM

SOSIAL POLITIK & HUKUM

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Riau umur 10-20 tahun mencapai Rp1.686,80 per kg pada periode 11-17 Juli 2018. Harga ini naik sebesar naik Rp22,39 per kg dibandingkan pekan lalu yakni Rp1.664,41 per kg. Kepala Dinas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

Jakarta,  Rilis data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan, ekspor seluruh produk sawit RI (crude palm oil/CPO dan produk turunannya, biodiesel, serta oleochemical) sepanjang tahun lalu naik 8% menjadi 34,71 juta ton. Dari jumlah tersebut, India masih menjadi konsumen utama produk sawit Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

Penyegaran Direksi dijajaran perusahaan perkebunan plat merah dilakukan oleh PTPN III (Persero) dan kementerian BUMN selaku pemegang saham, diantaranya pergantian Direktur Utama PTPN V di Riau. Untuk PTPN V, Direktur Utama yang sebelumnya dijabat Mohammad Yudayat, kini digantikan oleh Jatmiko Krisna Santosa. Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

PEKANBARU – PTPN V menjadi BUMN yang menjadi perusahaan penerima sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO terbanyak diantara perusahaan perkebunan negara lainnya. Hal tersebut ditasbihkan oleh Komisi Ispo dalam helatan 2nd International Conference and Expo on ISPO 2018 di Balai Kartini Jakarta, Rabu (11/4/2018). Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

JAKARTA-WWF juga menjadi peyelenggara  International Conference on Oil Palm and Enviropment (ICOPE 2018). Menurutnya, ICOPEC akan menjadi sebuah ajang yang powerfull, karena semua pemangku kepentingan terlibat untuk membicarakan solusi. “Sekarang sudah tidak saatnya untuk bicara soal larangan dan larangan, tapi sebaiknya duduk Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

Pemerintah membuka ruang komunikasi kepada pemangku kepentingan dan negara konsumen sawitdalam pembahasan  peraturan presiden terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Berupaya menunjukkan perbaikan tata kelola sawit kepada dunia. “Tidak ada intervensi asing (negara lain) dalam pembahasan ISPO. Tetapi, kami terbuka untuk berkomunikasi dengan negara Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

JAKARTA – Indonesia kembali menang terkait persoalan Bea Masuk Antidumping (BMAD) di Mahkamah Uni Eropa (UE). Sejalan dengan keputusan ini, Uni Eropa akan menghapus pengenaan BMAD sebesar 8,8%-23,3% atas produk biodiesel dari Indonesia. Penghapusan BMAD ini berlaku per 16 Maret 2018. “Gugatan Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

JAKARTA – Industri sawit nasional perlu terus dipacu melalui konsep Indonesia Incorporated. Keberpihakan seluruh komponen bangsa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan komoditas rakyat itu dari maraknya gempuran kampanye hitam dan hambatan perdagangan. Demikian rangkuman pendapat kalangan ekonom, pemerintah dan anggota legislatif dalam berbagai kesempatan Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

JAKARTA – Pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia, memberikan banyak peluang usaha bagi industriawan. Bertumbuhnya pasokan akan minyak sawit mentah atau CPO, memberikan peluang besar terhadap keberadaan industri olahan CPO yang menghasilkan produk ramah lingkungan dan terbarukan. Dengan tujuan utama akan pasar Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

Indonesia adalah negara berdasrkan hukum yang mengatur pelaksanaan pembangunantermasuk perkebunan kelapa sawit. Cara-cara dan prosedur untuk memperoleh lahan perkebunan juga tetalh diatur melalui peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, disebutkan bahwa konversi lahan hutan menjadi lahan non hutan termasuk Read More