Month: Agustus 2018

SOSIAL POLITIK & HUKUM

PEKANBARU – PTPN V menjadi BUMN yang menjadi perusahaan penerima sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO terbanyak diantara perusahaan perkebunan negara lainnya. Hal tersebut ditasbihkan oleh Komisi Ispo dalam helatan 2nd International Conference and Expo on ISPO 2018 di Balai Kartini Jakarta, Rabu (11/4/2018). Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

JAKARTA-WWF juga menjadi peyelenggara  International Conference on Oil Palm and Enviropment (ICOPE 2018). Menurutnya, ICOPEC akan menjadi sebuah ajang yang powerfull, karena semua pemangku kepentingan terlibat untuk membicarakan solusi. “Sekarang sudah tidak saatnya untuk bicara soal larangan dan larangan, tapi sebaiknya duduk Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

Pemerintah membuka ruang komunikasi kepada pemangku kepentingan dan negara konsumen sawitdalam pembahasan  peraturan presiden terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Berupaya menunjukkan perbaikan tata kelola sawit kepada dunia. “Tidak ada intervensi asing (negara lain) dalam pembahasan ISPO. Tetapi, kami terbuka untuk berkomunikasi dengan negara Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

JAKARTA – Indonesia kembali menang terkait persoalan Bea Masuk Antidumping (BMAD) di Mahkamah Uni Eropa (UE). Sejalan dengan keputusan ini, Uni Eropa akan menghapus pengenaan BMAD sebesar 8,8%-23,3% atas produk biodiesel dari Indonesia. Penghapusan BMAD ini berlaku per 16 Maret 2018. “Gugatan Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

JAKARTA – Industri sawit nasional perlu terus dipacu melalui konsep Indonesia Incorporated. Keberpihakan seluruh komponen bangsa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan komoditas rakyat itu dari maraknya gempuran kampanye hitam dan hambatan perdagangan. Demikian rangkuman pendapat kalangan ekonom, pemerintah dan anggota legislatif dalam berbagai kesempatan Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

JAKARTA – Pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia, memberikan banyak peluang usaha bagi industriawan. Bertumbuhnya pasokan akan minyak sawit mentah atau CPO, memberikan peluang besar terhadap keberadaan industri olahan CPO yang menghasilkan produk ramah lingkungan dan terbarukan. Dengan tujuan utama akan pasar Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

Indonesia adalah negara berdasrkan hukum yang mengatur pelaksanaan pembangunantermasuk perkebunan kelapa sawit. Cara-cara dan prosedur untuk memperoleh lahan perkebunan juga tetalh diatur melalui peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, disebutkan bahwa konversi lahan hutan menjadi lahan non hutan termasuk Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon menyesalkan terhambatnya ekspor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dari Indonesia oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Norwegia, India, dan Uni Eropa. Menurutnya, hal ini timbul dari kecemburuan negara-negara tersebut atas sektor perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

Jakarta – Sejumlah negara terus menggempur ekspor Indonesia dengan kampanye negatif dan perlakuan diskriminatif terhadap komoditas minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia. Hal ini menjadi perhatian oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu meminta Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

JAKARTA – Peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat kini menjadi program penting bagi pemerintah dalam rangka meningkat produktivitas kebun sawit petani. Cara ini harapannya bisa mendongkrak hasil produksi dan pendapatan petani. Dengan cara ini pula pengembangan sawit tidak harus dengan menambah areal lahan, namun Read More