Ketua Adkasi: UU Sawit Disahkan, Semua Permasalahan Sawit akan Teratasi
JAKARTA-Staf Khusus Kementerian Luar Negeri untuk Percepatan Program Prioritas Peter F Gontha mengungkapkan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia membuat pemerintah menggalang dukungan ke beberapa lembaga pemerintah, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Surat yang dikirimkan DPR terkait delegated act, yang merupakan dokumen buatan Komisi Eropa.
Dalam dokumen itu disebutkan kelapa sawit merupakan komoditas berisiko tinggi. Dokumen tersebut akan disidangkan oleh parlemen Uni Eropa untuk mengambil keputusan. Selain DPR, pemerintah akan menggalang dukungan lewat lembaga swadaya masyarakat mengenai kelapa sawit nasional.
“Kami lihat bahwa ketua DPR ini menulis surat juga kepada Eropa. Jadi parlemen ke parlemen. Kita harus menunggu satu sampai empat hari ke depan. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling aktif mengikuti persyaratan-persyaratan agar kita juga dianggap dunia, memperhatikan climate change,” ungkap Peter.
Follow Us!